Sebagian besar masyarakat di Indonesia telah mengetahui berbagai bentuk badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha jasa, termasuk profesi pengacara. Namun, hanya sebagian kecil saja yang telah memahami berbagai jenis profesi pengacara dan bidang yang ditekuni. 

Meskipun Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa semua orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia disebut Advokat, pengacara memiliki lingkup pekerjaan yang lebih sempit dan berpusat pada perkara yang terdapat di yurisdiksinya saja. 

Untuk mengenal lebih jauh mengenai jenis profesi pengacara, mari kita simak satu-persatu mengenai profesi pengacara dari peran hingga kualifikasinya.

Pengacara Hukum Perdata 

Hukum Perdata berorientasi pada hubungan eksklusif yang dimiliki antar perseorangan maupun masyarakat dengan sebuah perusahaan. Titik fokus Hukum Perdata terletak pada kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi (Pengingkaran Janji) yang sebagian besar terkait dengan litigasi. 

Pengacara Hukum Perdata hadir sebagai pihak ketiga yang berperan untuk: 

1. Memberikan pengarahan kasus terhadap klien dan mengklasifikasikan jenis kasus

2. Mendampingi klien dalam persidangan di Pengadilan

3. Menangani gugatan yang bersinggungan dengan pencemaran nama baik

4. Memastikan sidang terlaksana secara adil dan tanpa kecurangan 

Untuk menjadi seorang Pengacara Hukum Perdata, latar belakang pendidikan Hukum dan sertifikasi Advokat melalui PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) menjadi syarat utama yang tidak dapat dihilangkan. Selain itu, kemahiran untuk mengkategorikan kasus PMH atau Wanprestasi pun sangat dibutuhkan dalam menangani kasus perdata agar tidak terjerumus ke dalam dakwaan atau vonis yang merugikan. 

Pengacara Hukum Pidana 

Berkaitan erat dengan tindakan kriminal dalam negara, Pengacara Hukum Pidana memberikan jasa atau layanan hukum untuk kasus pembunuhan, penganiayaan, pemalsuan dokumen, pencurian, narkoba, dan sebagainya. Sebagai pihak ketiga, Pengacara Hukum Pidana dapat menjadi seorang pembela untuk korban maupun terdakwa. 

Untuk menangani kasus pidana, Pengacara Hukum Pidana mengambil peran sebagai berikut: 

1. Mendampingi korban, terdakwa, maupun tersangka sebagai klien dalam setiap proses persidangan dan penyelidikan

2. Menjamin hak-hak klien terpenuhi

3. Melakukan sebuah tindakan pembelaan pada klien agar klien merasa terlindungi dan aman

4. Secara spesifik dalam Restorative Justice atau tindakan pengganti kerugian korban, pengacara mendorong terjadinya proses rekonsiliasi yang damai tanpa menghilangkan hak klien

Jenis pengacara dalam ranah pidana memiliki kualifikasi serupa dengan perdata perihal tingkat pendidikan dan sertifikasi. Namun, penekanan pada wawasan mengenai kriminalitas dan masalah sosial yang bersinggungan dengan tindak pidana lebih dibutuhkan. 

Pengacara Perusahaan

Berlandaskan Hukum Korporasi, corporate lawyer atau Pengacara Perusahaan merupakan jenis pengacara di Indonesia yang bergerak dalam bidang hukum bisnis dan berporos pada aktivitas perusahaan. Pengurusan hak cipta, hak paten, pembuatan lisensi, dan berbagai perizinan adalah kasus yang kerap ditemui oleh Pengacara Perusahaan. 

Akan tetapi, kebutuhan perusahaan tidak terbatas pada perkara-perkara tersebut saja. Maka, Pengacara Perusahaan memiliki tugas untuk:

1. Pembentukan dan pembubaran korporasi

2. Pemenuhan kebutuhan merger dan akuisisi perusahaan

3. Mengurus arsip mengenai saham dan obligasi 

4. Pembuatan kontrak kerja pegawai  

Selain mengantongi sertifikasi PKPA dan menyandang gelar sebagai Sarjana Hukum, Pengacara Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang luas dan terikat seputar dunia bisnis dan perusahaan. Kedalaman wawasan mengenai Hukum Korporasi juga menjadi syarat utama yang berguna untuk membantu segala proses penyelesaian perkara.  

Pengacara HAKI

Sesuai dengan pemberitahuan yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua jenis, hak cipta dan hak kekayaan industri. Kenyataannya, individu maupun sekelompok orang yang menciptakan sebuah produk acapkali mendapatkan proteksi yang minim sehingga mengarah pada terciptanya sebuah perkara. 

Pengacara Hak Atas Kekayaan Intelektual kemudian hadir sebagai mediator antara pihak penghasil Kekayaan Intelektual dengan pihak yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal HAKI, sebagai tindakan antisipasi dan perlindungan. Secara spesifik, jenis Pengacara HAKI memiliki beberapa tugas:

1. Mendaftarkan HAKI kelompok atau personal kepada Direktorat Jenderal HAKI

2. Mempertahankan segala bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak terkait

3. Memberikan jasa pelayanan kasus mengenai persengketaan hak cipta dan hak kekayaan industri yang berhubungan dengan HAKI

Untuk menjadi seorang pengacara HAKI yang dapat dipercaya, calon pengacara diwajibkan memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait dengan HAKI. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, klien ataupun korban dapat terjerumus ke dalam putusan yang tidak menguntungkan. 

Pengacara Hukum Keluarga

Pengacara Hukum Keluarga menjadi jenis pengacara di Indonesia yang telah menjamur sejak dahulu hingga sekarang. Berfungsi sebagai pemberi jasa dan bantuan hukum dalam lingkup permasalahan keluarga, Pengacara Hukum Keluarga berkutat pada kasus yang berhubungan dengan relasi suami, istri, anak, dan segala hak-hak yang terdapat di dalamnya. Perceraian, KDRT, perselisihan anggota keluarga, hak asuh anak, merupakan contoh kasus yang ditangani. 

Berdasarkan jumlah perkara, Pengacara Hukum Keluarga lebih sering berjumpa dengan kasus perceraian dan hak asuh anak. Berikut beberapa tugas pengacara dalam menangani perceraian dalam negeri: 

1. Membantu dalam mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama

2. Membuat surat gugatan cerai

3. Mengarsip segala bentuk dokumen dan mengurus akta cerai

4. Mempersiapkan saksi di dalam sidang 

5. Mengumpulkan bukti penyebab perceraian 

6. Membantu dalam menangani hak asuh anak 

Intelegensi yang didapatkan melalui pendidikan tinggi hukum dan sertifikasi Advokat dapat dikatakan tidak cukup untuk menjadi seorang Pengacara Hukum Keluarga. Kemampuan dalam ranah interpersonal, terkhusus yang berhubungan dengan emosi dan relasi, adalah kunci dari penyelesaian perkara perceraian. Agar terkualifikasi menjadi Pengacara Hukum Keluarga, akan lebih baik apabila calon pengacara dapat mendalami aspek perkawinan dan kerumahtanggaan. 

Pengacara Pajak

Berurusan dengan perpajakan merupakan sesuatu yang penuh akan resiko, maka Pengacara Pajak hadir untuk memberikan layanan hukum terkait dengan bidang perpajakan dan segala sengketa yang terjadi. Akan sangat berbahaya jika seseorang memberikan gugatan perihal sengketa pajak yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian kebijakan perpajakan tanpa adanya Pengacara Pajak. 

Sehubungan dengan kelancaran persidangan sengketa pajak, Pengacara Pajak memberikan beberapa layanan usaha jasa. Secara spesifik, berikut tugas dan fungsi Pengacara Pajak:

1. Menghadirkan klien dalam sidang di Pengadilan 

2. Mendampingi dan mewakili klien 

3. Mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam sidang di Pengadilan 

4. Memastikan adanya pemenuhan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh klien

Sedikit berbeda dengan jenis pengacara lainnya, Pengacara Pajak mempunyai sebuah persyaratan tambahan untuk dianggap sebagai pengacara yang kompeten. Selain pengalaman, calon pengacara diwajibkan untuk menyandang gelar Sarjana atau Diploma III/IV Perpajakan dari sekolah tinggi yang terakreditasi sangat baik. Gelar tersebut digunakan sebagai bukti bahwa calon pengacara memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada bidang perpajakan. 

Pengacara Kepailitan 

Secara definitif, kepailitan adalah sebuah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga yang disebabkan oleh kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman uang kepada kreditur pada waktu yang ditentukan. Saat perusahaan ditetapkan terkena pailit, maka dibutuhkan Pengacara Kepailitan untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. 

Sebagai upaya penyelesaian sengketa, Pengacara Kepailitan mengambil andil yang besar dalam perkara ini. Pelayanan yang diberikan Pengacara Kepailitan antara lain:

1. Pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga

2. Penyelidikan dan pengumpulan bukti permohonan kepailitan

3. Penunjukan kurator sementara

4. Pengajuan pengubahan syarat penangguhan eksekusi kepailitan 

Pengacara Kepailitan termasuk salah satu jenis pengacara di Indonesia yang memiliki berbagai syarat dalam proses kualifikasi. Calon pengacara diharapkan dapat menguasai (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan hukum kebendaan, (2) menguasai hukum ketenagakerjaan, (3) pemahaman akuntansi dan perpajakan, serta (4) pemahaman proses PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Pengacara Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan lingkungan, Pengacara Lingkungan Hidup memiliki spesialisasi pada wilayah Sumber Daya Alam dan segala aspek di dalamnya. Sumber Daya Manusia yang dalam kasus ini adalah masyarakat lokal merupakan klien yang seringkali berhubungan dengan Pengacara Lingkungan Hidup. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan pembangunan perusahaan ilegal adalah contoh konkret dari permasalahan yang terjadi dalam aspek lingkungan. 

Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik besar yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, Pengacara Lingkungan Hidup memberikan bantuan hukum kepada dua pihak melalui beberapa layanan, yaitu: 

1. Mendampingi dan memediasi kepentingan antara klien dengan Kementerian Perumahan, Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan

2. Memberikan penjelasan dan nasihat hukum terkait lingkungan hidup kepada klien

3. Mendaftarkan dan membuat Pengajuan Izin Lingkungan mengenai pembangunan perusahaan 

4. Memastikan setiap pihak mematuhi undang-undang dan segala peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup

Segudang pengalaman dan dalamnya pendidikan terkait lingkungan hidup akan mendorong seorang calon pengacara untuk menangani sebuah perkara dengan baik. Maka, langkah yang harus ditempuh pertama kali adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Magister Hukum dengan spesialisasi hukum lingkungan. Kemudian, calon pengacara dapat mengantongi sertifikasi PKPA dan berkenalan dengan firma hukum berbasis Green Jobs untuk merintis karir sebagai Pengacara Lingkungan Hidup. 

Pengacara Kepentingan Publik

Berdasarkan prinsip ubi societas ibi jus, yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum, Pengacara Kepentingan Publik membaur dengan warga untuk menangani masalah yang terdapat dalam ranah publik. Mendedikasikan diri kepada perkara yang dialami oleh orang kurang mampu, sebagian besar Pengacara Kepentingan Publik bergerak pada organisasi nirlaba yang tidak mengarah kepada keperluan materiil atau kepentingan pribadi. 

Menilik dari tujuan mulia yang diterapkan oleh Pengacara Kepentingan Publik, maka jasa yang ditawarkan meliputi: 

1. Pendampingan masyarakat adat dan warga lokal dalam mendampingi kasus hukum

2. Menghadirkan sebuah sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk memberikan pendapat terkait dengan kasus yang relevan

3. Pengajuan judicial review atau uji materiil terhadap peraturan yang mengancam keberadaan Pengacara Kepentingan Publik dalam mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Berkaca pada prinsip utama yaitu mementingan suara dari publik, maka kualifikasi yang diberikan cukup sederhana dan tidak memerlukan berbagai persyaratan khusus. Selain mendapatkan izin praktik dan sertifikasi dari Sekolah Advokat, calon pengacara harus loyal terhadap tujuan mereka yaitu untuk membantu masyarakat dan tidak berorientasi pada material. 

Pengacara Ketenagakerjaan

Pondasi dari tugas dan fungsi Pengacara Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Cipta Kerja No.6 Tahun 2023 yang merupakan perbaikan dari Hukum Ketenagakerjaan. Dalam regulasi dan ketentuan baru yang berlaku, hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha telah memiliki pasal masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan dapat terjadi dan menghasilkan sebuah sengketa ketenagakerjaan.

Pengacara Ketenagakerjaan muncul sebagai sarana mediasi agar perkara mengenai UMR, PHK, dan perselisihan kepentingan dapat diselesaikan secara adil dan bijak. Dalam andilnya untuk menyelesaikan persengketaan, Pengacara Ketenagakerjaan bertugas sebagai:

1. Pemberi layanan terkait perundingan bipartit, tripartit, atau PHI;

2. Pemberi bantuan dalam mengklaim gaji pekerja;

3. Pelindung dalam naungan hukum terkait diskriminasi pekerja dan penyelesaian kasus pelanggaran UMR.

Sebelum terjun secara langsung sebagai Pengacara Ketenagakerjaan, calon pengacara diharapkan dapat menguasai Hukum Ketenagakerjaan agar tidak salah dalam membimbing klien saat proses persidangan berjalan.

Pengacara Hukum Tata Usaha Negara

HTUN atau Hukum Tata Usaha Negara adalah norma yang menentukan tingkah laku alat perlengkapan tata usaha negara dalam melakukan tugas yang diberikan. Jika terdapat sebuah keputusan atau kebijakan tata usaha negara yang tidak sesuai dengan kaidah, maka sengketa dengan mudah akan muncul ke permukaan.

Penyelesaian sengketa dalam perkara HTUN ditangani oleh Pengacara Hukum Tata Usaha Negara. Tugas dan fungsi utama yang dimiliki oleh para Pengacara HTUN antara lain:

1. Menangani sengketa TUN untuk mengupayakan terpenuhinya hak-hak seorang atau badan hukum terkait yang telah dirugikan

2. Memberikan bantuan hukum dalam bentuk penyelesaian sengketa administratif, pembelaan kebijakan, maupun pengajuan gugatan

3. Memberikan nasihat hukum kepada pihak terkait mengenai hukum administratif yang berhubungan dengan regulasi pemerintah

Seperti persyaratan umum dalam badan hukum, calon pengacara wajib berlatar belakang pendidikan hukum dan bersertifikasi PKPA. Agar dapat meyakinkan klien dan menjadi badan hukum yang terbaik, pelebaran wawasan mengenai Undang-Undang Tata Usaha Negara pun dapat dilakukan untuk menambah nilai personal.

Pengacara Imigrasi

Destinasi wisata yang indah dan kekayaan alam menjadi daya tarik turis untuk datang dan menjelajahi berbagai pulau di NKRI. Meskipun sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa negara, regulasi mengenai Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia tidak dapat dibebaskan begitu saja. Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi), turis mancanegara maupun lokal yang ingin tinggal tetap memiliki dasar hukum. Maka, salah satu jenis pengacara di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh negara adalah Pengacara Imigrasi.

Peran utama Pengacara Imigrasi dalam menyelesaikan perkara bidang Imigrasi adalah sebagai berikut:

1. Mewakili klien pada proses persidangan di Pengadilan;

2. Menangani deportasi dan litigasi yang kompleks;

3. Pengajuan pembuatan dan perpanjangan VISA;

4. Memberikan informasi aktual terkait perubahan dalam Undang-Undang Imigrasi maupun kebijakan negara.

Terdapat tiga tipe kualifikasi yang wajib dimiliki oleh calon Pengacara Imigrasi, yaitu:

1. Dalam pendidikan, calon pengacara harus menyelesaikan pendidikan dalam bidang hukum dan melanjutkan studi pascasarjana.

2. Dalam perizinan, calon pengacara perlu mengikuti ujian pengacara untuk mendapatkan sertifikat kelulusan, serta mempertahankan keanggotaan dalam masyarakat hukum teritorial.

3. Dalam pelatihan hukum, calon pengacara harus mendapatkan pelatihan yang komprehensif, termasuk interpretasi hukum, pertimbangan etis, dan representasi klien.

Kesimpulan

Jenis profesi pengacara berasal dari berbagai aspek, seperti lingkungan hidup, kepentingan publik, sumber daya alam, kerumahtanggan, pajak, bahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Klasifikasi yang dimiliki oleh masing-masing pengacara memudahkan para klien atau korban untuk menemukan bidang yang tepat dalam menangani perkara.

Peran pengacara sebagai penegak hukum pun bersifat melindungi, mengayomi, mengarahkan, dan meyakinkan, sehingga klien tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan akan putusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim. Maka, keputusan klien dalam memilih pengacara yang tepat akan mempengaruhi penyelesaian perkara.

Berpengalaman dalam menyelesaikan berbagai perkara sebagai pengacara, PRAYOGO ADVOCATEN hadir sebagai salah satu firma hukum terbaik yang berfokus pada penyediaan layanan hukum yang efektif, efisien, dan up to date bagi individu maupun perusahaan. Percayakan kebutuhan hukum anda dengan PRAYOGO ADVOCATEN.