Hukum Perikatan

Purchase Order Sebagai Bentuk Perjanjian Jual Beli

Secara harfiah, purchase order berasal dari bahasa inggris yaitu purchase berarti pembelian, sedangkan order berarti pesanan. Jika diartikan secara keseluruhan, maka purchase order adalah pesanan untuk pembelian.

Secara umum, purchase order merupakan istilah dalam dunia accounting atau administrasi pada umumnya yang dapat diartikan sebagai sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan yang bertindak selaku pembeli untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari supplier atau vendor selaku penjual.

Biasanya dalam setiap transaksi jual beli, purchase order akan memuat beberapa hal penting sebagai berikut :

1.Tanggal purchase order;

2.Nomor purchase order;

3.Nama supplier atau Ivendor;

4.Nama dan kode barang/jasa yang dipesan;

5.Deskripsi barang/jasa yang dipesan;

6.Spesifikasi barang/jasa yang dipesan;

7.Jumlah barang/jasa yang dipesan;

8.Jumlah harga satuan barang/jasa yang dipesan;

9.Jumlah total harga pesanan;

10.Tanggal pengiriman;

11.Cara atau termin pembayaran.

Selain itu, dalam menentukan valid atau tidaknya suatu purchase order maka dapat dilihat dari lengkap atau tidaknya pengisian purchase order yaitu :

1. Adanya kop perusahaan;

2. Stempel/cap Perusahaan;

3. Tanda tangan pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang.

Dalam purchase order harus tertulis secara lengkap informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang dipesan, jumlahnya, harganya baik harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada.

Terkait dengan metode pembayarannya, mekanisme yang biasa dilakukan adalah dengan menyampaikan metode pembayaran secara tertulis bersamaan dengan penawaran awal. Pada saat pengajuan penawaran harga dari penjual biasanya dicantumkan syarat dan kondisi pembayaran (Term of Condition), waktu pembayaran (Terms of Payment), waktu pengiriman (Terms of Delivery) dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pengajuan surat penawaran.

Setelah itu, pada saat pembeli menyetujui harga dan metode pembayarannya, maka pembeli akan menerbitkan purchase order dengan mencantumkan hal-hal yang telah disepakati. Dari purchase order tersebut itulah yang kemudian akan menjadi acuan bagi penjual untuk menagih pembayaran kepada pembeli.

Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan perjanjian jual beli, maka dapat dijelaskan sebagai berikut apakah purchase order dapat dikategorikan sebagai perjanjian atau tidak. Mengenai jual beli itu sendiri. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik suatu barang tersebut.

Dalam hukum dagang, jika perusahaan telah mengirimkan purchase order yang telah diotorisasi oleh petugas perusahaan yang berwenang dan pihak penjual telah menyetujuinya dengan menandatangani purchase order yang diterimanya secara langsung, kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi sesuai dengan isi purchase order itu sendiri. Jika para pihak telah sepakat, ini berarti ada perjanjian yang terjadi antara para pihak. Umumnya, jual beli yang mengikat antara penjual dan pembeli serta mempunyai akibat hukum maka jual beli harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. 

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.Suatu hal tertentu;

4.Suatu sebab yang halal.

Setiap perjanjian menganut asas konsensualitas, maka pada dasarnya perikatan yang timbul sudah terjadi sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila sudah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Selain itu, setiap perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau dikenal dengan asas Pacta Sunt Servada yang berarti janji harus ditepati. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka purchase order memiliki kedudukan yang sama seperti perjajian jual beli lainnya, dimana di dalam purchase order ada hak dan kewajiban yang mengikat bagi pihak penjual dan pembeli.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan bahwa purchase order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak.