Hukum Perikatan dan Hukum Pidana

• Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Ketika Ingin Menagih Utang

Utang merupakan kata yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri biasanya melakukan peminjaman sejumlah uang kepada orang lain. Orang yang memberi pinjaman disebut dengan kreditur, sedangkan orang yang meminjam uang disebut dengan debitur.

Setiap orang dalam hidupnya pasti pernah terlibat dalam hal utang piutang, baik sebagai kreditur maupun sebagai debitur. Dalam proses utang piutang pun sering juga terjadi keterlambatan pembayaran dari waktu yang sudah disepakati antara kreditur dengan debitur sehingga apa yang menjadi hak dari pada kreditur menjadi tidak terpenuhi. 

Dalam prosesnya, tentu kreditur ingin apa yang menjadi haknya terbayarkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan juga pihak debitur sebisa mungkin memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya. Biasanya banyak tidak berjalan sesuai apa yang telah disepakati, bahkan sampai ada yang kesusahan dan kerepotan melakukan penagihan utang sampai berkali-kali.

Dari permasalahan diatas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal penagihan utang kepada debitur. Cara-cara tersebut antara lain:

1. Somasi

Somasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan. 

Berikutnya, dalam Pasal 1243 KUHPerdata diatur bahwa suatu tuntutan atas wanprestasi sebuah perjanjian hanya dapat dilakukan apabila debitur setelah diberi peringatan tetap melalaikan kewajibannya, peringatan tersebut diberikan secara tertulis. Dengan kata lain, somasi adalah sebuah peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya (prestasi).

Di dalam hukum acara perdata tidak ada pengaturan mengenai siapa yang dapat mengeluarkan somasi. Hal ini berarti, setiap orang berhak untuk membuat somasi sepanjang ia mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Gugatan ke Pengadilan Negeri

Gugatan Perdata Ke Pengadilan Negeri merupakan upaya tindak lanjut apabila pihak debitur tetap mengabaikan somasi atau teguran tertulis oleh pihak kreditur. Dalam Pasal 1243 KUHPerdata dijelaskan bahwa apabila debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya maka, tuntutan atas wanprestasi yang tidak dipenuhi oleh debitur bisa diajukan ke Pengadilan Negeri apabila si debitur sudah diperingatkan terlebih dahulu melalui somasi.

3. Mengajukan permohonan pernyataan pailit

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa syarat pengajuan pailit yaitu debitur tersebut harus mempunyai 2 atau lebih kreditur dan juga utangnya sudah jatuh tempo. Tujuan dari permohonan pailit ini adalah untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

• Seseorang Yang Dipidana Karena Tidak Membayar Utang

Pada prinsipnya masalah pinjam meminjam (utang) merupakan lingkup hukum perdata sehingga tidak bisa dibawa ke ranah hukum pidana, namun hal ini pun tidak memiliki larangan. Akan tetapi, harus diingat bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

 Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Hal ini berarti, walaupun ada laporan atau pengaduan seseorang tidak membayar utang, pengadilan tidak boleh memidanakan orang tersebut karena ketidakmampuannya membayar utang. 

Selain itu, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang  berkekuatan hukum tetap juga menegaskan hal yang sama, antara lain yaitu :

1. Putusan No. 598K/Pid/2016

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menyatakan : 

Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi Wa Ode Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mengembalikan utang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang di perjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban, oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

2. Putusan No. 1357 K/Pid/2015

Sama dengan putusan diatas, Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan utang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan.

Dari beberapa putusan diatas terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. 

Namun demikian ada beberapa perbuatan tidak melaksanakan perjanjian yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan penipuan. Yaitu apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari iktikad buruk dengan niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi melainkan tindak pidana penipuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  yang berbunyi :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan dalam hal perjanjian dengan iktikad tidak baik, Mahkamah Agung pernah memberikan putusan dalam No. 211 K/Pid/2017, yang berbunyi meskipun hubungan hukum antara terdakwa dan saksi korban Robert Thoenesia awalnya pinjam meminjam uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan. Namun, sebelum melakukan pinjaman tersebut terdakwa telah memiliki iktikad tidak baik kepada saksi korban Robert Thoenesia, maka perbuatan materiil terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (penipuan).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas iktikad buruk atau tidak.